Said Iqbal: Outsourcing Harus Dibatasi untuk Kebijakan Ketenagakerjaan

Penasihat Presiden Prabowo Subianto Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, mengemukakan fokus utama yang akan ia dorong dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan adalah pembatasan praktik outsourcing atau alih daya. Menurutnya, ketentuan mengenai pekerja alih daya perlu diperketat untuk memberikan kepastian kerja bagi para buruh di tengah berbagai tantangan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini.

"Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," kata Said usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/6). Ia mengatakan pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi jenis pekerjaan yang dapat menggunakan sistem outsourcing. "Misal hanya empat atau lima jenis pekerjaan penunjang saja," ujarnya.

Said menilai kepastian kerja atau job security menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Menurutnya, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan berupa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan gejala deindustrialisasi yang berdampak pada sektor formal.

"Kita ingin sektor formal, para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan di tempat-tempat kerja lain," katanya. Selain kepastian kerja, Said juga menyoroti pentingnya kepastian pendapatan atau income security. Menurut dia, pekerja perlu memperoleh upah yang layak agar memiliki kemampuan menabung dan menjaga daya beli.

"Upah yang layak kita harus bisa memastikan bisa menabung," ujarnya. Lihat Juga: Profil Said Iqbal, dari Buruh Jadi Penasihat Ketenagakerjaan Prabowo