Mensesneg Bantah Isu Reshuffle Menkeu dan Gubernur BI
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons isu yang menyebut Istana sempat mempertimbangkan mengganti dua pejabat tersebut.
"Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti," kata Prasetyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6). Menurut dia, rumor mengenai pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur BI tidak memiliki dasar. Pemerintah telah beberapa kali membantah kabar tersebut.
Bahkan, Prasetyo menegaskan pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas yang bertanggung jawab mengelola perekonomian nasional. Langkah itu dinilai penting di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.
"Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi," kata Prasetyo. Menurut dia, pertemuan sejumlah pejabat ekonomi di DPR pada Sabtu merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi tersebut.
"Dalam situasi yang seperti sekarang, intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat," lanjutnya. Sebelumnya, sejumlah pejabat dari lembaga moneter, fiskal, pemerintah, dan DPR menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III DPR RI. Pertemuan itu dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Isu mengenai posisi Menteri Keuangan sebelumnya juga telah dibantah langsung oleh Purbaya. Ia menepis kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih. "Tidak," kata Purbaya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).
Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga membantah rumor yang menyebut dirinya akan digeser menjadi Gubernur BI di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. "Tidak benar," ujarnya singkat.
Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang dibacakan di Istana Negara pada 8 September 2025.
Pengangkatannya saat itu sempat memunculkan perdebatan karena ia menggantikan Sri Mulyani yang telah lama menjabat sebagai menteri keuangan.