Tito Minta Kepala Daerah Hentikan Rekrutmen Honorer Baru untuk Menghemat APBD

Hanya terdapat 67 daerah yang memiliki porsi belanja pegawai di bawah 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rinciannya terdiri atas 17 provinsi, 48 kabupaten, dan dua kota. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, porsi belanja pegawai yang sudah lebih dari 30 persen menjadi beban untuk APBD.

"Perekrutan tenaga honorer baru harus dihentikan agar tidak membebani APBD," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6). Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh kepala daerah adalah mengurangi pegawai atau menahan penambahan pegawai baru.

Menurut Tito, kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu seperti guru dan tenaga kesehatan masih bermanfaat untuk masyarakat. Namun, ia menyinggung banyaknya tenaga honorer administrasi yang direkrut tapi tidak kompeten. "Tenaga administrasi seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas," kata Tito.

Tito juga mengatakan bahwa penumpukan tenaga honorer dari waktu ke waktu akhirnya memunculkan tuntutan agar mereka diangkat menjadi PPPK. Setelah diangkat, menjadi beban APBD. "Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu," kata Tito.

Maka, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepada kepala daerah untuk menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru agar tidak menjadi beban APBD.