Perhimpunan Guru Kritisi Rencana Presiden Prabowo Wajibkan Bahasa Prancis di Sekolah
Perhimpunan Guru Pendidikan (P2G) mengkritisi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mewajibkan mata pelajaran bahasa Prancis. Keinginan ini disampaikan tanpa alasan dan sebab yang jelas, menurut Koordinator P2G, Satriwan Salim.
"Saya tidak bisa menerima instruksi Presiden yang hanya basa basi diplomatik," kata Satriwan dalam keterangannya, Jumat (29/5). Menurutnya, keinginan ini dapat berubah setiap kali Presiden bertemu dengan negara lain. "Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda," ujar Satriwan.
Menurut Satriwan, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Artinya, pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis bukan prioritas merujuk RPJMN yang sudah ditetapkan.
Kedua, mewajibkan pelajaran Bahasa Prancis di semua jenjang sekolah artinya mulai SD, SMP, SMA/sederajat hanya akan menambah beban kurikulum bagi murid. Sebab, kata Satriwan, struktur kurikulum nasional masih relatif padat mata pelajaran.
"Dengan asumsi 1 sekolah ada 2 guru Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut," katanya. Menurut Satriwan, bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya yakni bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang, telah menjadi mata pelajaran pilihan bagi murid yang berminat dan sudah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini.
Bahkan, di jenjang SMK jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris masuk dalam mata pelajaran sebagai program keahlian untuk mendukung keterampilan. "Mei 2026 ini Kemdikdasmen berencana meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis," kata Satriwan.
Oleh karena itu, kata Satriwan, alih-alih mewajibkan bahasa Prancis maupun Portugis, P2G menilai yang paling mendesak dibenahi adalah kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya.