Menteri Israel Tolak Pembentukan Negara Palestina dan Perjanjian Oslo Batal
politik

Menteri Israel Tolak Pembentukan Negara Palestina dan Perjanjian Oslo Batal

CNN Indonesia2 jam lalu👁 1 views🤖 AI Rewritten

Menteri Keuangan ekstrem kanan Israel, Bezalel Smotrich, menyerukan pembatalan Perjanjian Oslo (Oslo Accords) dan menolak keras prospek kehadiran negara Palestina. Ia mengatakan bahwa pembagian wilayah dan penyerahan teritori akan membunuh gagasan tentang solusi dua negara.

Perdana Menteri Israel, Bezalel Smotrich, telah menyerukan pembatalan Perjanjian Oslo (Oslo Accords) dan menolak keras prospek kehadiran negara Palestina. Ia menyatakan bahwa pembagian wilayah dan penyerahan teritori akan membunuh gagasan tentang solusi dua negara, yang selama ini disepakati komunitas internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai solusi penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Perjanjian Oslo merupakan perjanjian perdamaian interim antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang menandai pengakuan awal antara Israel dan Palestina.

Dalam sebuah wawancara podcast pada Rabu (3/6), Smotrich mengatakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Menkeu yang memiliki peran di Kementerian Pertahanan, ia tengah memimpin misi untuk membunuh gagasan "mengerikan tentang pembagian wilayah dan penyerahan teritori itu." Ia merujuk pada solusi dua negara yang selama ini disepakati komunitas internasional termasuk PBB sebagai solusi penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Menurutnya, gagasan tentang mendirikan negara teror di jantung Tanah Israel akan menciptakan Gaza dalam skala dua puluh kali lipat.

Smotrich menjadi salah satu menteri Israel yang vokal menolak pembentukan negara Palestina dan membenci Muslim. Lewat kewenangannya, Israel pernah mengesahkan serangkaian RUU untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat. Baru-baru ini, kantor jaksa (OTP) Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dilaporkan telah mengajukan permohonan untuk memperoleh surat perintah penangkapan terhadap Smotrich atas tuduhan bahwa ia bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.