Sultan Brunei Rombak Kabinet, Angkat 2 Anaknya Jadi Menteri

Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, mengumumkan perombakan besar-besaran kabinet pemerintah pada Kamis (4/6) dengan menunjuk dua putranya sebagai menteri. Langkah ini dinilai sebagai sinyal potensi persiapan suksesi negara kesultanan Brunei.

Langkah tersebut juga dilakukan setahun menjelang Sultan Hassanal Bolkiah merayakan 60 tahun pemerintahannya berkuasa atau diamond jubilee. Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis, Sultan Hassanal Bolkiah menegaskan dirinya tetap akan memegang jabatan utama sebagai perdana menteri, menteri pertahanan, dan menteri keuangan.

Putra keduanya, Pangeran Abdul Malik, ditunjuk sebagai Menteri di Kantor Perdana Menteri. Ini menjadi posisi kabinet pertamanya. Sementara itu, putra bungsu keduanya, Pangeran Abdul Mateen, diangkat sebagai menteri luar negeri, jabatan yang sebelumnya dipegang langsung oleh sang sultan.

Putra sulung sekaligus pewaris takhta, Putra Mahkota Al Muhtadee Billah, tetap mempertahankan posisinya sebagai Menteri Senior di Kantor Perdana Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah juga mengumumkan pembentukan tiga posisi kementerian baru guna memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, Kementerian Sumber Daya Primer dan Pariwisata akan direstrukturisasi menjadi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. "Langkah ini bertujuan mempercepat pengembangan sektor-sektor prioritas, memperkuat upaya diversifikasi ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang bermakna," ujar sang sultan.

Perombakan kabinet kali ini juga mencatat jumlah pejabat perempuan tertinggi sejauh ini, termasuk menteri pendidikan dan tiga wakil menteri perempuan. Brunei menjadi salah satu dari sedikit negara yang justru diuntungkan dari perang di Iran karena ekspor minyak mentah, produk olahan minyak, dan gas meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Namun negara itu juga menghadapi lonjakan biaya subsidi demi mempertahankan harga bahan bakar tetap menjadi salah satu yang termurah di Asia Tenggara. Bulan lalu, Brunei mulai melarang kendaraan berpelat asing dengan tangki bahan bakar kurang dari tiga perempat penuh masuk ke negaranya sebagai upaya mencegah lonjakan biaya subsidi.