Kapolri Balas Usulan Natalius Pigai tentang Jabatan di Polri Bisa Diisi Warga Sipil

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi usulan Menteri HAM Natalius Pigai untuk mengakomodasi pengisian sejumlah jabatan di institusi Polri oleh sipil. Usulan ini didasarkan pada konsep civilian oversight yang telah diterapkan di banyak negara maju, seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan Belanda.

"Mengenai usul Bapak Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, kami sudah menerapkan mekanisme timbal balik atau resiprokal," kata Sigit kepada wartawan. "Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, ada kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri."

Sigit menjelaskan bahwa Polri telah menerapkan sistem timbal balik ini sejak lama, sehingga warga sipil sudah dapat mengisi jabatan tertentu di institusi kepolisian. "Ya memang kita memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi, begitu," kata Sigit.

Natalius Pigai sendiri menyatakan bahwa usulannya bukan untuk membuka peluang warga sipil menjadi Kapolri, namun jabatan terkait manajemen hingga sumber daya manusia. "Ini kita tidak minta Kapolrinya adalah sipil, kita tidak minta," ujarnya. "Tapi jabatan-jabatan manajerial, jabatan keuangan, jabatan-jabatan yang soal pengembangan teknologi, perencanaan, sumber daya manusia, itu sebenarnya bisa diduduki oleh sipil."

Pigai juga menekankan bahwa konsep civilian oversight dapat mengurangi dikotomi antara sipil dan aparat keamanan yang selama ini sering muncul. "Nanti dikotomi sipil militer, polisi dan sipil itu akan berkurang," kata Pigai.

Dengan demikian, usulan Natalius Pigai untuk mengakomodasi pengisian jabatan di Polri oleh warga sipil didukung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Namun, masih perlu dipertimbangkan dan diskusikan lebih lanjut dalam proses legislatif.