Jepang Setujui Subsidi Energi Rp57 Triliun Hadapi Ketegangan Timur Tengah
ekonomi

Jepang Setujui Subsidi Energi Rp57 Triliun Hadapi Ketegangan Timur Tengah

CNN Indonesia28 Mei 2026👁 3 views🤖 AI Rewritten

Jepang menyetujui paket subsidi energi darurat US$3,2 miliar atau Rp57,08 triliun untuk Juli-September 2026. Langkah ini diambil guna mengurangi dampak kenaikan harga listrik dan gas akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Jepang telah menyetujui subsidi energi senilai US$3,2 miliar atau setara Rp57,08 triliun dengan kurs Rp17.840 pada Selasa 26 Mei 2026. Keputusan ini diambil untuk meringankan biaya listrik dan gas rumah tangga serta usaha kecil selama musim panas di tengah ketegangan yang meningkat di Timur Tengah. Langkah tersebut juga dimaksudkan meredam dampak gangguan pasokan energi global yang semakin mengkhawatirkan.

Subsidi tersebut akan dialokasikan sebesar 513,5 miliar yen dari dana cadangan untuk periode Juli hingga September. Pemerintah memperkirakan bantuan ini dapat mengurangi tagihan utilitas rumah tangga sekitar 5.000 yen selama musim panas. Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Ryosei Akazawa menyatakan dukungan akan difokuskan terutama pada bulan Agustus ketika permintaan listrik biasanya mencapai puncaknya.

Ketegangan geopolitik di sekitar Selat Hormuz menjadi alasan utama langkah darurat ini karena jalur tersebut merupakan rute utama pengiriman minyak global. Jepang yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah menjadi semakin rentan terhadap setiap gangguan pasokan minyak mentah dan gas alam cair. Harga bahan bakar yang terus naik akibat situasi ini juga menambah tekanan inflasi di seluruh kawasan Asia.

Perdana Menteri Sanae Takaichi mengusulkan anggaran tambahan yang lebih luas senilai hampir US$19 miliar untuk mengimbangi dampak ekonomi dari kenaikan biaya bahan bakar dan inflasi. Para ekonom memperingatkan bahwa ketidakstabilan berkelanjutan di Timur Tengah dapat memberikan tekanan tambahan pada perekonomian Jepang. Situasi ini juga berpotensi mempersulit Bank Sentral Jepang dalam mengambil keputusan kebijakan di masa mendatang.