Hasto Soal Blusukan Jokowi: Pertanggungjawaban Seorang Pemimpin

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi aktivitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang belakangan kembali melakukan kunjungan ke sejumlah daerah alis blusukan. Menurut Hasto, yang lebih penting saat ini bukan sekadar turun ke lapangan, melainkan pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang diambil selama masa pemerintahan sebelumnya.

Lihat Juga :

Prabowo Sentil 'Kelompok Doyan Korupsi' di Pidato Hari Lahir Pancasila

Hasto menilai kegiatan blusukan atau kunjungan ke daerah seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan elektoral semata. Ia menegaskan seorang pemimpin juga perlu memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan yang pernah diambil selama memegang jabatan.

Hasto menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, terutama di bidang fiskal. Ia menilai persoalan tersebut bukan sepenuhnya berasal dari pemerintahan saat ini, melainkan juga merupakan dampak dari kebijakan yang dijalankan pada periode sebelumnya.

"Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya," kata Hasto.

Selain itu, Hasto juga mengkritik penggunaan anggaran bantuan sosial yang menurutnya sangat besar untuk kepentingan elektoral pada 2024 lalu. Ia menyebut sejumlah pengamat politik internasional memperkirakan nilai belanja bansos tersebut mencapai lebih dari US$13 miliar.

Pilihan Redaksi

Prabowo: Mari Kita Jujur, Apakah Pertumbuhan Sudah Merata?

Gibran Hadiri Persemayaman Ryamizard di Kemhan

Momen Prabowo dan Megawati Gandengan Tangan usai Upacara Pancasila

Hasto juga menyoroti kebijakan pemindahan Ibu Kota negara serta program hilirisasi yang menurutnya belum memberikan manfaat yang merata. Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut kini menjadi sorotan publik karena dinilai berdampak pada sistem hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia.

"Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar USD, kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier, efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki," jelasnya.