BPS Ungkap Alasan Menggunakan Data Pengeluaran untuk Ukur Kemiskinan

BPS RI menggunakan data pengeluaran sebagai salah satu penentuan parameter dalam mengukur kemiskinan, bukan data pendapatan. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa banyak negara berkembang yang juga menggunakan data pengeluaran untuk mengukur kemiskinan karena mudah dan tepat untuk dikumpulkan.

"Kalau negara maju memang sudah data administrasinya sudah sangat baik, nah itu data pendapatan bisa diperoleh dengan presisi," ujar Amalia dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia. Bank Dunia menyebutkan bahwa untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memang biasanya lebih mudah dan tepat untuk mengumpulkan data pengeluaran.

BPS setiap tahun melakukan survei sosial dan ekonomi nasional atau Susenas, datangnya ke rumah tangga, dan menanyakannya juga tentang identifikasi data pengeluaran rumah tangga. "Oleh sebab itu kami di BPS setiap setahun dua kali melakukan survei sosial dan ekonomi nasional," ungkap Amalia.

Garis kemiskinan rumah tangga satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, bergantung terhadap standar hidup di wilayah masing-masing tersebut. Contoh garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta ada sekitar Rp4,5 juta per bulan. Kemudian kalau misalnya di Sulawesi Utara itu garis kemiskinannya rumah tangganya Rp3 juta.

Perbedaan garis kemiskinan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yakni harga barang dan jasa, pola konsumsi dari masyarakat, serta jumlah rata-rata anggota rumah tangga miskin setiap wilayah juga berbeda. Misalnya di suatu daerah banyak mengkonsumsi misalnya singkong. Di tempat lain belum tentu. Jadi bobot antara bobot konsumsi dari masing-masing wilayah juga berbeda-beda untuk suatu produk atau suatu barang.

Dengan menggunakan data pengeluaran, BPS dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia dan membuat kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan.