Bayar PKB dan BBNKB Semakin Ringan, Sanksi Administratif Dihapus Otomatis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif, wajib pajak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa dikenakan bunga keterlambatan. Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni-31 Agustus 2026.

Kebijakan pembebasan sanksi administratif ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Adapun sanksi administratif yang dibebaskan berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Salah satu kemudahan utama dari kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan yang dilakukan secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus, membuat surat pengajuan, atau menjalani proses administrasi tambahan untuk memperoleh pembebasan sanksi. Pembebasan sanksi itu akan terproses secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah ketika wajib pajak melakukan pembayaran sesuai periode program.

Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan ini dapat membuat proses pembayaran lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat. Selain memberikan keringanan bagi wajib pajak, program ini juga mendorong masyarakat untuk kembali menertibkan kewajiban pajak kendaraan bermotor.