Bahas Polemik Dam dll, Timwas Haji DPR akan Undang MUI hingga Kemenhaj

Tim Pengawas Haji DPR 2026 akan mengundang beberapa pihak untuk membicarakan sejumlah permasalahan dan polemik selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Mereka ingin membahas soal pembayaran dam, badal haji, dan penipuan berkedok jasa badal haji.

Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan bahwa undangan akan dilayangkan setelah pihaknya mengevaluasi total pelaksanaan haji tahun ini. "Setelah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji ini, kita akan mengundang Kementerian Haji, Majelis Ulama Indonesia, serta para kiai-kiai ahli fikih untuk berbicara bagaimana pengambilan keputusannya supaya umat tetap dapat kemashlatan," katanya.

Isu dan polemik yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini salah satunya soal penipuan berkedok badal haji. Penipuan berkedok jasa badal haji tersebut diduga melibatkan WNI, dengan modus menawarkan badal haji ke jemaah dengan berbagai iming-iming.

Terkait badal haji, Cucun mengusulkan agar penipuan bisa diatasi, pemerintah harus membentuk lembaga resmi badal haji. Ia berharap Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrahlah yang menjembatani pembentukan lembaga itu.

Polemik muncul terkait lokasi pembayaran dam. Beberapa hari belakangan kemarin muncul perbedaan pandangan soal lokasi pembayaran dam. MUI menyebut dam harus dilaksanakan di Tanah Haram, sementara Muhammadiyah membolehkan dam dibayar atau disembelih di tanah air.

Dengan mengundang beberapa pihak untuk membicarakan sejumlah permasalahan dan polemik selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Tim Pengawas Haji DPR 2026 berharap dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah-masalah tersebut.