Prabowo Akan Ubah Bansos Jadi Tunai, Rakyat RI Dapat Rp5,4 Juta
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada masyarakat. Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
Pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada masyarakat. Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).
Pemerintah juga sedang mengkaji perubahan pendekatan subsidi. Ke depan, subsidi disebut tidak lagi berfokus pada barang, melainkan langsung diberikan kepada masyarakat penerima manfaat. Langkah tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi kebocoran anggaran karena bantuan dapat diterima langsung oleh kelompok sasaran.
Sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan (AI) akan digunakan untuk mendukung program penyaluran bansos. Integrasi data melalui sistem tersebut akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat.
"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers tersebut. Ia menambahkan bahwa sistem Digital Single ID akan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Selain untuk penyaluran bansos, data yang terintegrasi dalam Digital Single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Luhut menjelaskan bahwa sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau profil dan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih terukur.
"Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya," kata dia.