Mendagri Tito: Penambahan Honorer Jadi Beban dan Bom Waktu bagi Daerah

Pemerintah Daerah Dilarang Merekrut Honorer Baru

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Menurutnya, hal ini akan menjadi beban bagi belanja pegawai dan daerah itu sendiri. "Honorer sudah dimoratorium, ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," kata Tito pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta.

Menurut Tito, tenaga honorer di bidang administratif cenderung tidak kompeten. Selain itu, merekrut tenaga honorer juga menyinggung rekrutmen yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana, datang jam 08.00 pulang jam 10.00, jadi beban," ucapnya.

Tito menambahkan bahwa tenaga honorer yang terus bertambah dan menumpuk hingga akhirnya menuntut kepastian status untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun pegawai negeri sipil (PNS). Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa tenaga kerja yang sudah direkrut jangan diberhentikan karena pemerintah tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.