Korea Utara Buka-bukaan soal Status Nuklir Jelang Kunjungan Xi Jinping
politik

Korea Utara Buka-bukaan soal Status Nuklir Jelang Kunjungan Xi Jinping

CNN Indonesia1 jam lalu👁 1 views🤖 AI Rewritten

Pemerintah Korea Utara (Korut) secara tegas mengumumkan bahwa status mereka sebagai negara bersenjata nuklir kini telah bersifat absolut dan "tidak dapat diganggu gugat". Pernyataan ini dirilis tepat satu hari menjelang kunjungan kenegaraan Presiden China Xi Jinping ke Pyongyang, ibu kota Korut.

Pernyataan keras ini dilontarkan langsung oleh Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin tertinggi Kim Jong-un yang dikenal memiliki pengaruh politik sangat besar di lingkaran elite Pyongyang. Menurut laporan media resmi pemerintah Korea Utara, Kim Yo-jong menegaskan bahwa program senjata pemusnah massal milik negaranya bukanlah sebuah komoditas politik yang bisa dinegosiasikan.

Melalui pernyataan resminya, ia secara terbuka menolak segala bentuk tekanan dan upaya internasional yang bertujuan untuk memaksa Korea Utara melakukan denuklirisasi. Langkah berani ini dinilai sebagai manuver politik signifikan mengingat Presiden Xi Jinping dijadwalkan memulai kunjungan kenegaraan selama dua hari ke Pyongyang atas undangan langsung dari Kim Jong-un.

Kunjungan diplomatik ini menandai kunjungan pertama Presiden China ke Korea Utara dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Agenda ini dilakukan tak lama setelah Xi Jinping menggelar pertemuan puncak terpisah dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta Presiden Rusia di Beijing. Pernyataan Gedung Putih menunjukkan bahwa kedua pemimpin tersebut sepakat dan berkomitmen pada tujuan bersama mewujudkan denuklirisasi total di Semenanjung Korea.

Namun, Pemerintah Beijing memilih untuk tidak mengungkap rincian pembicaraan terkait nuklir tersebut kepada publik. Kementerian Luar Negeri China hanya menyatakan bahwa pihaknya terus bekerja dengan "caranya sendiri" guna mendorong tercapainya penyelesaian politik yang damai terkait isu ketegangan nuklir Korea Utara.

Dengan penegasan sepihak dari Pyongyang ini, posisi diplomatik China diprediksi akan semakin rumit dalam menjembatani kepentingan Barat dan sekutu tradisionalnya di kawasan Asia Timur.