Amerika Serikat Klaim Sita Aset Kripto Iran Senilai Rp17,8 Triliun

Pemerintah Amerika Serikat telah menyita aset kripto milik Iran sekitar US$1 miliar atau setara dengan Rp17,8 triliun. Klaim ini diajukan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam Forum Ekonomi Nasional Reagan. Bessent juga mengklaim bahwa perekonomian Iran nyaris kolaps akibat Operasi Economic Fury yang dilancarkan AS.

Bessent menjelaskan bahwa kampanye militer dan operasi ekonomi yang dilakukan oleh AS telah berhasil memutus pasokan Iran. "Kami telah menyita sekitar satu miliar dolar kripto milik mereka," ujarnya. Ia juga mengklaim bahwa perekonomian Iran sedang mengalami kesulitan besar dan pada titik terendah kemampuan finansial mereka.

Bessent menambahkan bahwa karena operasi ini, ia memprediksi sekitar 40-50 persen pasukan militer Iran tidak digaji oleh pemerintah. Inflasi bahkan bisa jadi melampaui 200 persen. "Inflasi mungkin lebih dari 200 persen. Mereka terpaksa memberikan kupon makanan. Mereka mematikan internet," ucapnya.

AS telah meluncurkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu dan sejak itu telah menekan perekonomian Iran dengan menyita aset-aset Teheran, membekukan rekening bank, serta mendesak pemerintah asing untuk memutus hubungan dengan Teheran. Bessent juga mengklaim bahwa barang-barang yang disasar antara lain vila, rumah, dan properti yang dicuri dari rakyat Iran.

Bessent menyebut rezim Iran menyalahgunakan dana sebesar 400-500 juta dolar (sekitar Rp7,1 triliun-Rp8,9 triliun) setiap bulan dan membagi keuntungannya dengan puluhan pemimpin. Ia juga menyoroti perbedaan antara faksi-faksi yang terlibat dalam pembicaraan negosiasi AS-Iran. "Kita tidak mengalami perubahan rezim, tapi kita mengubah rezim. Para pemimpin tingkat pertama dipenggal, tingkat kedua juga dipenggal. Jadi kita sedang berurusan dengan tingkat ketiga," ucapnya.

Bessent menambahkan bahwa AS harus meyakinkan kedua belah pihak dalam negosiasi, yaitu teokrasi dengan para ulama dan otokrasi preman dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). "Dan ini sangat sulit karena di satu sisi, kita punya teokrasi dengan para ulama. Di sisi lain, kita memiliki otokrasi preman dengan IRGC. Dan Anda harus meyakinkan kedua belah pihak," tutur Bessent.